Mekanisme PEncairan dan Pertanggungjawaban Anggaran Berdasarkan Peraturan Menteri RI No 190/PMK.05/2012 dan Peraturan Pemerintah 71 Tahun 2010 pada Kantor Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Unit Pelaksanaan Teknis BPKH Wilayah VII Makasasar

Hasil penelitian menunjukkan bahwa MekanismPencairan dan
Pertanggungjawaban Anggaran Berdasarkan Peraturan Menteri Pada Kantor Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Unit Pelaksana Teknis BPKH Wilayah VII Makassar, Mekanisme pencairan dan pertanggungjawaban anggaran pada Kantor BPKH telah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan RI No.190/PMK.05/2012, Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010 dan Peraturan Menteri RI No.196/PMK.05/2018. serta dokumen-dokumen atau catatan yang terkait dan fungsinya yang terlibat sudah sesuai dengan tugas dan wewenang masing-masing.