Mekanisme Pencairan dan Pertanggungjawaban Anggaran pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Barat

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mekanisme Pencairan dan
Pertanggungjawaban Anggaran pada Kantor Pelayanan Pajak PratamaMakassar Barat, sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan RI No. 190/PMK.05/2012 dan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010. Hal ini sesuaidengan hasil penelitian dimana Pencairan dan Pertanggungjawaban yang berlaku pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Barat semuanya memenuhi kriteria yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan RI No. 190/PMK.05/2012 dan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010.