Analisis Opini Audit Badan Pemriksa Keuangan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus di Kabupaten Daerah (Studi Kasus di Kabupaten Mamasa)

Hasil penelitian menunjukkan bahwa opini WDP dari BPK yang diberikan kepada LKPD Kabupaten Mamasa disebabkan adanya temuan kasus Ketidakefektifan SPI dengan temuan tertingi yaitu, kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja. Ketidakpatuhan terhadap perundang-undangan yang berlaku ditemukan kasus kerugian daerah, kekurangan penerimaan, administrasi dan ketidakefektifan. Ditemukan lima kasus yang mengindikasikan ketidaksesuaian LKPD Kabupaten Mamasa dengan SAP, yaitu ketidaksesuaian dengan PSAP No. 01 Penyajian Laporan Keuangan, PSAP No. 02 Laporan Realisasi Anggaran dan PSAP No. 07 Akuntansi Aset Tetap. Penyebab Kabupaten Mamasa belum memperoleh opini WTP adalah lemahnya kualitas SDM yang menjalankan siklus keuangan daerah dan mutasi yang sering dilakukan oleh Badan Kepegawaian Daerah. Tidak tertibnya SKPD dan SKPKD dalam penatausahaan Keuangan Daerah. Rekomendasi tahun sebelumnya yang belum ditindak lanjuti.