Analisis Implementasi Kebijakan Mitigasi Bencana Banjir di Wilayah Hilir Sungai Saddang Kabupaten Pinrang

This research was carried out in Pinrang Regency, especially in two sub-districts, namely Duampanua District and Cempa District, which aims to analyze the implementation of flood disaster mitigation policies in the downstream area of the Saddang River. The research method used in this study is a quantitative research method with two data collection methods, namely library research and field studies which include observation, questionnaires, interviews, and documentation. The result of this research is that the implementation of the BPBD flood emergency response in Pinrang Regency has been running in accordance with the Pinrang Regency Regional Regulation Number 2 of 2010 concerning the Organization and Work Procedure of the Pinrang Regency Disaster Management Agency, but the implementation has become less than optimal because there are still inhibiting factors such as misunderstanding of the distribution flow. assistance and socialization, resources, political conditions, social conditions, and bureaucratic structures. The recommendation given to the Pinrang Regency Government is that the Pinrang Regency BPBD should conduct socialization more optimally so that all levels of society and village officials can know the implementation of disasters

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Pinrang khususnya di dua Kecamatan yaitu Kecamatan Duampanua dan Kecamatan Cempa yang bertujuan untuk mengalisis implementasi pelaksanaan kebijakan mitigasi bencana banjir di wilayah hilir Sungai Saddang. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kuantitatif dengan dua metode pengumpulan data yaitu studi kepustakaan dan studi lapangan yang meliputi observasi, angket, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelian ini adalah Pelaksanaan tanggap darurat banjir BPBD di Kabupaten Pinrang telah berjalan sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Pinrang hanya saja implementasinya menjadi kurang optimal karena masih terdapat faktor penghambat seperti kesalah pahaman alur pemberian bantuan dan sosialisasi, sumber daya, kondisi politik, kondisi sosial dan struktur birokrasi. Rekomendasi yang diberikan kepada Pemerintah Kabupaten Pinrang adalah BPBD Kabupaten Pinrang harus melakukan sosialisasi secara lebih optimal sehingga seluruh lapisan masyarakat dan perangkat desa dapat mengetahui pelaksanaan kebencanaan.