NGOs and Child Marriage Problem in Indonesia: Analysis of Issues, Strategies and Networks

The phenomenon of increasing early childhood marriage has put Indonesia in the spotlight of the UN Committee on the Rights of the Child. Indonesia is listed as the country with the 7th highest number of early childhood marriages internationally and is ranked 2nd in ASEAN. This phenomenon makes various parties, both from government and nongovernment, to respond to this problem. This study aims to analyze the strategies used by non-government actors in the prevention of early childhood marriage. The case raised was the role of the Legal Aid Institute for the Indonesian Women's Association for Justice (LBH APIK) in South Sulawesi. In particular, this study tries to analyze the LBH Apik international network development model. Initial information shows that for implementing this advocacy agenda, LBH Apik collaborates with International Non-Governmental Organizations (NGOs) or International Non-Governmental Organizations (INGO), namely OXFAM. This is a qualitative research, data is collected by in-depth interviews and source documents. This study found that; First, LBH Apik's activities in efforts to prevent child marriage can be categorized as an effort by NGOs to implement human security values. Second, the strategies adopted by LBH Apik show that the changes required are transformative because they encourage changes in the social structure that make the position of girls very vulnerable. Third, local, national and international partnerships with LBH Apik are built on a collective identity as the party fighting to prevent child marriage.

Fenomena peningkatan pernikahan anak usia dini membuat Indonesia menjadi sorotan Komite Hak Anak PBB. Indonesia tercatat sebagai negara dengan jumlah pernikahan anak usia dini tertinggi ke-7 secara internasional dan menduduki peringkat ke-2 di ASEAN. Fenomena tersebut membuat beragam pihak baik dari pemerintah maupun non-pemerintah merespon permasalahan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi yang digunakan oleh aktor non-pemerintah dalam pencegahan pernikahan anak usia dini. Kasus yang diangkat adalah peran Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (LBH APIK) di Sulawesi Selatan. Secara khusus, penelitian ini mencoba menganalisis model pembangunan jejaring internasional LBH Apik. Informasi awal menunjukkan bahwa untuk pelaksanaan agenda advokasi ini, pihak LBH Apik bekerjasama dengan Organisasi Non Pemerintah Internasional (ORNOP) atau International Non-Governmental Organization (INGO) yakni OXFAM. Penelitian ini merupakan jenis kualitatif dimana sumber data berupa informasi dan narasi yang diperoleh melalui wawancara mendalam, dan sumber dokumen. Penelitian ini menemukan bahwa; Pertama, aktifitas LBH Apik dalam upaya pencegahan pernikahan anak dapat dikategorikan sebagai upaya oleh NGOs untuk mengimplementasikan nilai-nilai human security. Kedua, strategi-strategi yang ditempuh oleh LBH Apik menunjukkan bahwa perubahan yang dituntut bersifat transformatif karena mendorong perubahan struktur sosial yang membuat posisi anak perempuan menjadi sangat rentan. Ketiga, kemitraan lokal, nasional dan internasional LBH Apik dibangun dari identitas kolektif sebagai pihak yang memperjuangkan pencegahan pernikahan anak.